Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi atlet disabilitas di Indonesia. Dukungan ini diwujudkan melalui kerja sama yang berkelanjutan dengan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (NPC Indonesia), baik dalam persiapan untuk multi-event maupun partisipasi dalam berbagai kejuaraan internasional.
Komitmen Terhadap Atlet Disabilitas
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, menyatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap atlet disabilitas sebagai bagian integral dari kekuatan olahraga nasional. “Kemenpora selalu bangga dan memberikan dukungan terhadap atlet-atlet disabilitas Indonesia. Kami juga memiliki kerja sama yang sangat baik dengan NPC Indonesia dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga disabilitas nasional,” ungkap Surono.
Surono menambahkan bahwa salah satu bukti keberhasilan sinergi ini terlihat dari pencapaian Kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2025 yang berlangsung di Thailand. Indonesia berhasil mengumpulkan 135 medali emas, 143 medali perak, dan 114 medali perunggu, serta menempati posisi kedua dalam klasemen akhir, melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 82 medali emas. “Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Target awal kita adalah 82 emas, tetapi atlet-atlet kita mampu memberikan jauh lebih dari yang ditargetkan. Ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, NPC Indonesia, pelatih, dan seluruh ekosistem olahraga disabilitas memberikan hasil yang nyata,” jelasnya.
Kerja Sama di Berbagai Tingkat
Surono menekankan bahwa kolaborasi antara Kemenpora dan NPC Indonesia tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga mencakup koordinasi di daerah untuk mendukung partisipasi Indonesia dalam berbagai agenda olahraga disabilitas internasional. “Kerja sama ini mencakup berbagai agenda, baik ASEAN Para Games, Asian Para Games, maupun agenda olahraga internasional lainnya. Termasuk di dalamnya adalah keikutsertaan atlet tunarungu dalam Deaflympics. Prinsipnya, seluruh program harus kita persiapkan secara terencana agar partisipasi Indonesia memberikan dampak maksimal terhadap prestasi nasional,” paparnya.
Mengenai pembinaan atlet tunarungu, Surono menjelaskan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh proses pembinaan dan partisipasi dalam kompetisi internasional dilakukan melalui organisasi yang memiliki legitimasi sesuai dengan ketentuan federasi internasional. “Di hadapan NPC Indonesia dan ICSD (International Committee of Sports for the Deaf) khusus untuk atlet tuna rungu, hanya organisasi Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN) yang diakui secara internasional, dan karenanya hanya PATRIN yang diakui oleh Pemerintah. Karena itu, dalam konteks tata kelola pemerintahan, dukungan dan fasilitasi harus diberikan melalui organisasi yang memiliki legitimasi sesuai dengan ketentuan organisasi olahraga internasional,” tegas Surono.
Ia menambahkan bahwa setiap kejuaraan internasional yang diikuti oleh atlet bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga harus dilihat sebagai bagian dari strategi pembinaan jangka panjang. “Setiap kejuaraan dunia yang diikuti pada prinsipnya merupakan bagian dari proses try out dan pengumpulan poin serta peringkat yang diperlukan untuk mengejar kualifikasi menuju Paralimpiade. Karena itu, keikutsertaan dalam sebuah kejuaraan harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu bagaimana kompetisi tersebut berkontribusi terhadap target prestasi Indonesia,” ujarnya.
Surono menekankan pentingnya konsolidasi dan perencanaan bersama antara NPC Indonesia dan Kemenpora dalam menentukan kejuaraan single event yang akan diikuti atlet. Ia juga menegaskan bahwa tata kelola pembinaan olahraga disabilitas harus berlandaskan pada aturan dan regulasi organisasi olahraga internasional yang relevan. “Dengan koordinasi yang baik serta kepatuhan terhadap Statuta International Paralympic Committee atau IPC dan, khusus untuk olahraga tunarungu, ketentuan atau bylaws ICSD, maka pembinaan, penganggaran, dan dukungan pemerintah dapat diarahkan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran,” tuturnya.
Surono menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya berbicara mengenai dukungan saat atlet mengikuti kompetisi, tetapi juga berupaya membangun ekosistem pembinaan yang berkelanjutan. “Komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia sangat konsisten. Dukungan pemerintah diberikan mulai dari proses pembinaan, fasilitas latihan, pemusatan latihan, keberangkatan ke kompetisi internasional, sampai penghargaan atas prestasi atlet,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan, Surono menyoroti pembangunan dan pengembangan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah, yang menjadi fasilitas penting dalam pembinaan atlet-atlet paralimpiade Indonesia. Kemenpora juga terus berupaya menjaga kualitas dan keberlanjutan fasilitas tersebut, sehingga dapat diakui sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan untuk partisipasi kontingen Indonesia dalam ajang internasional, termasuk ASEAN Para Games 2025 dan Asian Para Games 2026. “Kita juga memberikan dukungan pembiayaan untuk keberangkatan dan keikutsertaan atlet pada multi-event internasional. Pada ASEAN Para Games 2025, pemerintah juga memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan atas prestasi atlet. Bonus tersebut disalurkan langsung kepada para penerima, melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia, dan total penghargaan bagi peraih medali mencapai lebih dari Rp350 miliar,” tutup Surono.
