Jakarta - DPP Perbasi telah mengesahkan sepuluh peraturan organisasi baru sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola bola basket di Indonesia. Proses pengesahan berlangsung dalam Rapat Pleno yang diadakan di FX Sudirman, Jakarta Pusat, dan dipimpin oleh Ketua Umum Budisatrio Djiwandono. Rapat ini dihadiri oleh para pengurus baik secara langsung maupun melalui format daring.
Budisatrio Djiwandono menekankan bahwa penguatan regulasi organisasi sangat penting dalam membangun tata kelola yang lebih baik untuk bola basket di Indonesia. "Kita paham bahwa dalam penyelenggaraan apa pun, masih banyak perbaikan yang harus terus kita lakukan sebagai induk organisasi. Rapat Pleno ini menjadi kesempatan penting, sekaligus momen bersejarah sebagai komitmen bersama untuk membesarkan organisasi dan memajukan cabang olahraga bola basket," ujarnya.
Fondasi Kelembagaan yang Kuat
Budisatrio juga menjelaskan bahwa kemajuan bola basket di Indonesia tidak terlepas dari penguatan fondasi kelembagaan Perbasi sebagai rumah besar bagi olahraga tersebut. "Pondasi yang kuat berawal dari filosofi dan aturan tata kelola yang kokoh. Karena itu, DPP Perbasi melalui bidang Organisasi, dengan dukungan Sekretaris Jenderal dan tim, telah merumuskan dan merampungkan aturan-aturan organisasi yang nantinya menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola bola basket Indonesia ke depan," tambahnya.
Rincian Peraturan Baru
Ketua Badan Legal, Etik, dan Disiplin DPP Perbasi, Fritz Siregar, menguraikan sepuluh peraturan organisasi yang telah ditetapkan. Aturan-aturan ini mencakup pengaturan tentang etik, disiplin, struktur organisasi, serta penyelenggaraan kegiatan bola basket 5on5 dan 3x3, pengelolaan tenaga keolahragaan, perpindahan atlet, serta pengelolaan keuangan dan sistem audit.
Dari sepuluh peraturan tersebut, dua di antaranya merupakan penyempurnaan dari peraturan yang sudah ada, sedangkan delapan lainnya adalah produk baru. Fritz menjelaskan bahwa salah satu peraturan yang diperbarui adalah mengenai etik dan disiplin yang kini dipisahkan menjadi dua peraturan yang berdiri sendiri. Pemisahan ini bertujuan agar penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih spesifik.
Fritz menambahkan bahwa paket peraturan organisasi Perbasi adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi berdasarkan norma, prosedur, dan standar tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. "Paket peraturan organisasi Perbasi ini sebelumnya telah dibahas bersama. Kami berpandangan bahwa peraturan ini merupakan instrumen kelembagaan untuk memastikan Perbasi bergerak tidak semata-mata berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan norma, prosedur, dan standar tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Secara keseluruhan, materi dalam paket peraturan tersebut terbagi dalam tiga kategori besar, yaitu tata kelola kelembagaan, kegiatan dan kompetisi, serta perilaku dan norma. "Pembagian ini menunjukkan bahwa peraturan organisasi tidak hanya berbicara mengenai struktur, tetapi juga bagaimana kegiatan dilaksanakan, bagaimana standar sumber daya manusia ditetapkan, serta bagaimana standar etik dan disiplin dijaga," tutup Fritz.
